Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat Dito Ganinduto menyatakan salah satu penyebab kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah akibat adanya disparitas harga yang tinggi sehingga memicu terjadinya penyelewengan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar saat  menyaksikan antrean panjang masyarakat Ketapang di setiap SPBU  akibat berlanjutnya kelangkaan BBM  di Kabupaten Ketapang, beberapa waktu lalu.

“Selama disparitas harga masih tinggi maka akan terus terjadi penyelewangan,” kata Dito. Menurutnya dengan hadirnya penyelewengan maka masyarakat akan terus kekurangan BBM dan antrean akan terus terjadi.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim yang ikut dalam rombongan Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Ibrahim kelangkaan BBM di Ketapang memang sudah sangat memprihatinkan.  “Ada dua permasalahan yang mengakibatkan langkanya BBM yaitu pertama kurangnya kuota pasokan dan  kedua   selama ada daerah pertambangan, maka akan terjadi kekurangan BBM,” terangnya.

Dijelaskan Ibrahim bahwa  ada indikasi BBM bersubsidi juga diambil oleh pertambangan illegal. “Untuk masalah kuota, saat ini sudah ditambah, dan nantinya akan kita bagi setiap kabupaten, tapi untuk Kalbar, kuota premium sudah kelebihan 6 persen, begitu juga dengan solar juga sudah over 6 persen,” jelas Ibrahim.

Ia menegaskan, jika masalah pertambangan illegal tidak segera diselesaikan, maka adanya kelangkaan BBM akan terus berkepanjangan.

Tentang adanya  indikasi penimbunan BBM serta penggunaan BBM bersubsidi di pertambangan illagal, Ibrahim berjanji  pihaknya akan menurunkan  PPNS untuk melacak dan melakukan investigasi. "Untuk penyelesaian masalah BBM, selain diperlukan penambahan kuota juga perlu investigasi penyalahgunaan BBM di Kabupaten Ketapang,” imbuhnya.  

Sementara  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang Cipriana Lestari  memaparkan, masalah antrean BBM di kabupaten Ketapang sudah berlangsung lebih dari  enam bulan.  “Kelangkaan ini, dipicu adanya pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Ketapang yang mengalami kenaikan sebesar 30 persen, yang tidak imbang dengan penambahan kuota BBM,” katanya.

Lestari  mengaku saat ini dalam  satu bulan terdapat penambahan kendaraan bermotor roda dua sebanyak dua ribu sedangkan kendaraan roda empat 98 kendaraan.

Berdasarkan  data yang diperolehnya dari tim pengawasan yang ditempatkan di SPBU, terdapat sebanyak 40 persen pelangsir yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang di sejumlah SBPU. “Menurut laporan dan data yang kami terima, ada yang sampai melakukan pengisian BBM  sebanyak 11 kali di SPBU,” ungkapnya. (sc)